Jakarta – Tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi cermin paling jernih dari arah baru politik Indonesia, antara nostalgia otoritarian dan modernisasi yang berpihak pada modal. Di balik gegap-gempita slogan “kedaulatan pangan” dan “pertahanan nasional”, terselip pola lama, militerisasi ruang sipil, konsolidasi oligarki, dan eksploitasi lingkungan atas nama pembangunan. Pertemuan internal Partai Hijau Indonesia baru-baru ini menggambarkan betapa mendesaknya refleksi dan reposisi gerakan politik alternatif di tengah pusaran kekuasaan yang semakin pekat.
Demokrasi yang Mengecil, Kekuasaan yang Membesar
Selanjutnya dalam tulisan ini PHI menyoroti munculnya “korporatisme militer” pola baru di mana militer, BUMN strategis, dan korporasi besar saling mengunci dalam proyek pangan, energi, dan infrastruktur. Proyek-proyek seperti Food Estate 20 juta hektare dan ekspansi perusahaan sawit dinilai sebagai bentuk baru kolonialisme domestik yang menghancurkan hutan dan mengabaikan masyarakat adat. Data Nusantara Atlas (2024) menunjukkan ekspansi sawit industri di Indonesia meningkat hingga 128 ribu hektar dengan deforestasi mencapai 34 ribu hektar naik 59 persen dibanding tahun sebelumnya. “Bumi sedang sakit, tapi rezim masih menambang dan menebang,” tulis PHI dalam makalahnya.
Rezim hari ini memperlihatkan kecenderungan yang kian terbuka dalam menyingkirkan kritik. Penangkapan aktivis, pembubaran aksi damai, hingga kriminalisasi jurnalis dan pegiat lingkungan bukan lagi peristiwa terpisah tetapi bagian dari pola sistematis penyempitan ruang demokrasi. Lebih dari seribu aktivis dilaporkan menghadapi intimidasi sejak awal 2024, terutama mereka yang menentang proyek food estate, pertambangan nikel, dan ekspansi sawit. Ironisnya, pemerintah justru menyebut ini sebagai “stabilitas nasional”.
Di tengah situasi itu, militer dan aparat keamanan kian aktif mengambil alih fungsi sipil, dari proyek pangan hingga pengawasan digital. Demokrasi kita kehilangan napas, sementara logika komando menggantikan partisipasi rakyat. Partai Hijau menilai, inilah bentuk baru dari eco-militerisme: ketika kekuasaan bersenjata memanipulasi wacana lingkungan untuk menjustifikasi kontrol terhadap sumber daya dan manusia.
Ekonomi Konsumsi, Negara Pajak, dan Krisis Kemandirian
Secara ekonomi, Indonesia tampak stabil namun fondasinya rapuh. Ketergantungan pada pajak konsumsi meningkat, sementara produktivitas sektor riil stagnan. Prabowo berupaya menyeimbangkan diri di antara dua kutub global: blok liberal (Barat) dan blok Selatan (Tiongkok–BRICS). Tapi keseimbangan ini tak pernah netral; ia selalu berpihak pada yang punya modal.
Sebagaimana diungkapkan dalam diskusi internal Partai Hijau, ekonomi kita kini hidup dari konsumsi rakyat, bukan dari kemandirian produksi. Negara menambal defisit dengan menaikkan tarif, bukan meningkatkan daya tahan masyarakat. Akibatnya, jurang ketimpangan melebar 1% orang terkaya menguasai hampir 50% aset nasional (data Credit Suisse, 2024). Inilah wajah kapitalisme paternalistik ala Indonesia: rakyat diseru untuk bersyukur, sementara oligarki menulis ulang makna kedaulatan.
Ekologi di Tepi Jurang
Proyek food estate yang konon untuk kedaulatan pangan, justru membuka jutaan hektare hutan dan lahan gambut. Rencana pembukaan 20 juta hektare untuk energi hijau adalah paradoks terbesar abad ini “hijau” hanya di atas kertas, tapi menghitam di tanah dan udara. Partai Hijau menilai kebijakan ini sebagai bentuk green extractivism: pembenaran lingkungan untuk melanggengkan eksploitasi. Ketika sawit disebut “biofuel” dan tambang nikel disebut “transisi energi”, kita seolah melupakan bahwa tanah, air, dan udara tak pernah pulih dari luka kolonial yang sama hanya kini dijalankan oleh wajah-wajah baru dari ibu kota.
Di tengah situasi ini, pertemuan Partai Hijau Indonesia menjadi ruang penting untuk membicarakan arah gerakan hijau yang tidak sekadar moral, tetapi juga politis dan strategis. Diskusi yang melibatkan kader dari berbagai provinsi dari Ternate, Bengkulu, hingga Papua menyoroti betapa pentingnya organisasi yang berakar dan terkoordinasi.
Rika, salah satu penggerak legalisasi partai, melaporkan bahwa saat ini sudah ada sembilan provinsi dengan struktur aktif. Upaya ekspansi terus dilakukan, termasuk konsolidasi dengan jaringan masyarakat adat dan organisasi buruh. “Legalitas adalah langkah awal, tapi yang lebih penting adalah membangun kesadaran dan kepercayaan di basis,” ujarnya.
Sementara itu, Irwansyah menegaskan perlunya tesis politik yang tegas terhadap oligarki. “Kita tidak bisa terus jadi pengamat hijau. Kita harus punya posisi ideologis yang jelas terhadap demokrasi, terhadap kapitalisme, terhadap bumi,” katanya.
Mencari Jalan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan
Diskusi juga menyinggung perlunya model ekonomi tandingan. Prathiwi memperkenalkan konsep nilai surplus dan kritik terhadap ekonomi berbasis pertumbuhan, sementara Uli menambahkan pentingnya model ekonomi pribumi yang berpihak pada komunitas. “Ekonomi hijau bukan sekadar mengganti batu bara dengan tenaga surya, tapi mengganti logika eksploitasi dengan solidaritas dan keberlanjutan,” ujarnya.
Partai Hijau berencana menyusun proposal model ekonomi hijau nasional sebuah platform politik berbasis data dan pengalaman lokal. Ini bukan utopia, tapi upaya konkret menggeser cara pandang: dari pertumbuhan ke keseimbangan, dari keuntungan ke keberlanjutan.
Sebagai tindak lanjut, Partai Hijau Indonesia merumuskan sejumlah langkah strategis:
- Menyusun tesis politik nasional tentang situasi Indonesia kontemporer.
-
Membuka dokumen kolaboratif daring untuk menghimpun pandangan kader di seluruh daerah.
-
Mempercepat legitimasi hukum dan struktur partai di seluruh provinsi.
-
Menyelenggarakan Konferensi Konsolidasi Nasional pada awal 2025 untuk menetapkan arah politik dan strategi menuju Pemilu 2029.
Di tengah kebisuan partai-partai arus utama yang sibuk berebut kursi dan konsesi, Partai Hijau menegaskan posisi sebagai kekuatan moral dan politik yang berpihak pada bumi dan rakyat.
Editorial ini tidak lahir dari romantisme, tetapi dari kenyataan bahwa bumi, rakyat, dan demokrasi kini berada dalam satu garis luka yang sama. Hijau bukan sekadar warna alam ia adalah sikap politik: menolak dominasi modal atas hidup, menolak militerisasi atas ruang sipil, dan menolak keserakahan yang dibungkus dalam nama pembangunan.
Partai Hijau Indonesia percaya, di tengah kegelapan kekuasaan, masih ada ruang bagi benih perlawanan. Dari kampung ke kota, dari laut ke pegunungan, dari petani ke mahasiswa hijau akan terus tumbuh. Bukan untuk sekadar menjadi alternatif, tapi untuk menjadi masa depan itu sendiri. (Editorial kabarphi.com)
