SURAKARTA – Diskusi publik yang digelar usai pemutaran film dokumenter investigatif Pesta Babi di Kota Surakarta menjadi ruang refleksi bersama mengenai situasi kemanusiaan, lingkungan hidup, dan hak-hak masyarakat adat di Papua.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Civic Lab tersebut berkolaborasi bersama PUKAPS, Jejak Kota dan Partai Hijau Indonesia (PHI) Kota Surakarta berlangsung di Wedangan Kapitan, Baluwarti, Minggu (24/5/2026), dan dihadiri sekitar 52 peserta dari berbagai latar belakang organisasi masyarakat sipil, komunitas, akademisi, praktisi, hingga perwakilan masyarakat Papua.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan DPW Partai Hijau Indonesia Jawa Tengah, M.T. Hassan dan Aldi Fauzan Mawardi.
Dalam diskusi yang berlangsung hingga malam hari, peserta membahas berbagai persoalan yang diangkat dalam film Pesta Babi, mulai dari konflik agraria, hak masyarakat adat, krisis ekologis, hingga situasi kemanusiaan yang masih berlangsung di Papua.
Partai Hijau Indonesia menegaskan bahwa pembangunan di Papua tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek infrastruktur semata. Pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat setempat dengan menghormati hak-hak masyarakat adat, melindungi ruang hidup perempuan, serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.
“Persoalan Papua tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan pembangunan fisik. Masyarakat Papua harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam setiap proses pembangunan yang menyangkut tanah, budaya, dan masa depan mereka sendiri,” ujar salah satu perwakilan PHI dalam forum diskusi.
Selain membahas isu kemanusiaan, forum juga menyoroti berbagai ancaman ekologis yang dihadapi Papua. Para peserta mengingatkan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan dan mengancam keberlangsungan masyarakat adat yang selama ini hidup bergantung pada hutan dan wilayah kelolanya.
Diskusi berkembang pada kritik terhadap narasi pembangunan yang kerap mengabaikan suara masyarakat lokal. Sejumlah peserta menilai bahwa ruang sipil di Papua masih menghadapi berbagai tantangan sehingga perlu dukungan lebih luas dari masyarakat sipil di berbagai daerah Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Partai Hijau Indonesia mengajak komunitas, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok anak muda untuk membangun solidaritas melalui berbagai aktivitas pendidikan publik, kampanye lingkungan, diskusi kritis, hingga kegiatan seni dan kebudayaan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan Papua.
Forum juga menekankan pentingnya membangun gerakan sosial yang berkelanjutan. Menurut peserta, film dokumenter dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran publik, namun upaya menjaga perhatian masyarakat terhadap isu-isu kemanusiaan dan lingkungan harus terus dilakukan melalui berbagai medium yang dekat dengan masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Speknas HAM, LBH Soratice, Kolektif Membaca Melawan, praktisi konsultan perencanaan, unsur pemerintahan, serta Komunitas Papua Solo Raya.
Selama kegiatan berlangsung, forum sempat dimonitor oleh personel Polsek Pasar Kliwon. Meski demikian, diskusi berjalan secara terbuka, aman, dan kondusif tanpa adanya penghentian kegiatan.
Bagi Partai Hijau Indonesia, ruang-ruang dialog semacam ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran publik bahwa persoalan lingkungan hidup, hak masyarakat adat, dan keadilan sosial merupakan isu yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan.
