Semarang – Partai Hijau Indonesia (PHI) dan Sekolah Koperasi Wikikopi menggelar sebuah diskusi bertajuk “Koperasi dan Ekonomi Politik Orang-Orang Biasa”. Diskusi ini berlangsung di Angkringan 1866 BC, Kota Lama Semarang, Selasa (17/03/2026). Puluhan peserta dari berbagai daerah datang meramaikan diskusi.
Tauhid Aminullah hadir sebagai pemateri diskusi. Pendiri Wikikopi sekaligus Anggota PHI Yogyakarta ini mengupas materi secara mendalam sehingga peserta antusias menyimak. Menurutnya, koperasi semestinya hadir untuk memberdayakan masyarakat agar tidak bergantung pada birokrasi dan swasta.
Dalam pemaparannya, Tauhid menyoroti fenomena “Kolonisasi Ruang Hidup”. Ia menilai ruang kehidupan masyarakat saat ini telah dijajah oleh logika pasar dan negara. Akibatnya, pemenuhan hajat hidup tidak lagi ditentukan oleh kesepakatan sosial secara alami. Kehidupan masyarakat justru didikte oleh akumulasi modal dan kontrol administratif.
Oleh karena itu, Tauhid menawarkan konsep Masyarakat Swakelola sebagai jalan keluar. Masyarakat dinilai harus mengambil kembali kendali untuk mengatur dan menyelenggarakan kebutuhan mereka secara mandiri.
“Ruang hidup kita hari ini sudah dikolonisasi. Kita dipaksa terus bergantung pada sistem yang tidak selalu memihak rakyat kecil. Oleh karena itu, kita butuh jalan keluar yang nyata untuk merebut kembali kedaulatan kita sehari-hari,” ungkap Tauhid di hadapan para peserta (17/03/2026).
Konsep Masyarakat Swakelola ini lahir sebagai antitesis dari ketergantungan warga pada sektor privat maupun negara. Masyarakat didorong untuk berani mengatur dan mengurus kehidupannya secara mandiri. Gerakan kemandirian ini dirumuskan ke dalam empat modul utama. Keempatnya meliputi pendidikan, ekologi, koperasi, dan kreativitas.
Ia kemudian membedah secara khusus peran krusial koperasi dalam mewujudkan kemandirian tersebut. Selama ini, masyarakat sering kali hanya memandang koperasi sebatas tempat simpan pinjam atau sekadar badan usaha pemburu Sisa Hasil Usaha (SHU). Pandangan sempit inilah yang coba didobrak oleh Tauhid. Koperasi sejatinya jauh lebih besar dari sekadar institusi pencari laba tanpa batas layaknya korporasi swasta.
Wadah ini merupakan saluran demokrasi dan aspirasi paling murni bagi warga. Melalui praktik berkoperasi yang tepat, masyarakat bisa mengambil alih kembali kendali atas keputusan ekonomi di wilayahnya. Sebagai contoh, warga bisa secara kolektif menentukan sendiri bagaimana memproduksi pangan, mengelola distribusi barang, hingga menciptakan lapangan kerja mandiri. Mereka tidak perlu lagi pasrah tunduk pada permainan harga pasar yang kerap mencekik rakyat kecil. Berkoperasi adalah cara membangun kekuatan tandingan yang nyata dari akar rumput.
“Koperasi itu bukan sekadar instrumen ekonomi untuk mencari untung semata. Koperasi adalah entitas politik. Ini adalah alat perlawanan yang logis agar masyarakat biasa bisa mengurus hajat hidupnya sendiri,” tegas Tauhid.
Salam bersih, adil, lestari!
