kabarphi.com, editorial – Rencana pemerintah untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan hanya penghinaan terhadap korban pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan, tapi juga tanda bahwa negara sedang berkhianat pada reformasi, pada kebenaran sejarah, dan pada nurani rakyatnya sendiri.
kita semua harus sepakat bahwa Soeharto bukan pahlawan. Ia adalah diktator yang menindas, perampas tanah rakyat, dan simbol korupsi terbesar dalam sejarah republik ini. Selama 32 tahun kekuasaannya, ia menanamkan sistem politik yang membungkam kritik, memperkaya kroni, dan merampas kebebasan atas nama “stabilitas nasional.” Kini, di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, kita menyaksikan bayangan itu kembali berjalan—dalam bentuk yang lebih halus tapi sama bahayanya.
Orde Baru, Hidup Kembali dengan Wajah Baru
Pemerintahan hari ini tengah meniru pola konsolidasi kekuasaan ala Orde Baru. Koalisi gemuk di parlemen menghapus oposisi, perwira militer kembali mengisi jabatan sipil, dan ruang kebebasan publik menyempit atas nama “stabilitas”. Freedom House, The Economist Intelligence Unit, dan V-Dem Institute semuanya sepakat, demokrasi Indonesia sedang mundur. Rakyat seolah masih berdaulat lewat pemilu, tapi sesungguhnya kedaulatan itu telah dipreteli melalui dominasi oligarki ekonomi dan militerisme politik.
Soeharto dulu menjanjikan “pembangunan nasional” sebagai kompensasi atas pembungkaman politik.
Kini, jargon “Indonesia Emas 2045” digunakan untuk tujuan yang sama sebuah janji kemakmuran semu yang menutupi krisis kebebasan sipil, perampasan tanah, dan ketimpangan ekonomi yang kian menganga. Bagaimana mungkin seorang yang secara resmi dicatat Transparency International sebagai presiden paling korup di dunia bisa diangkat menjadi pahlawan? Soeharto dan keluarga Cendana merampas kekayaan negara hingga 35 miliar dolar AS setara lebih dari Rp500 triliun hari ini. Kekayaan itu bukan hasil kerja keras atau inovasi, melainkan hasil monopoli, penyalahgunaan kekuasaan, dan eksploitasi sumber daya publik. Hingga hari ini, warisan oligarkinya masih hidup: dari konglomerat tambang, perkebunan, hingga media besar yang mengendalikan narasi publik. Jika Soeharto dipuja, maka korupsi dilegitimasi, dan oligarki mendapatkan pembenaran moral untuk terus menguasai sumber daya bangsa.
Kekerasan yang Tak Pernah Usai
Soeharto membangun rezimnya dengan darah dan ketakutan. Tragedi 1965-1966 menewaskan lebih dari 500 ribu jiwa, ribuan orang di Aceh, Papua, Tanjung Priok, dan Kedung Ombo kehilangan keluarga, tanah, dan kebebasan. Namun hingga kini, tidak satu pun pelaku diadili. Yang ada justru pembalikan sejarah di mana pelaku dijadikan pahlawan dan korban dilupakan.
Warisan kekerasan itu masih berlanjut. Pemerintah hari ini terus menggunakan pendekatan militeristik untuk menyelesaikan konflik sosial, menempatkan aparat bersenjata di jabatan sipil, dan membungkam kritik dengan pasal-pasal karet UU ITE. Reformasi yang dulu menuntut demiliterisasi justru kini melahirkan militerisasi baru dengan seragam berbeda, tapi logika kekuasaan yang sama.
Kita sedang hidup dalam masa di mana nasionalisme dijadikan alat untuk menekan nalar kritis. Pendidikan sejarah dirombak agar generasi muda melupakan tragedi masa lalu. Siswa diajarkan untuk bangga, tapi tidak untuk bertanya. Rakyat diajak mencintai negara, tapi tidak diberi ruang untuk mengoreksinya. Inilah nasionalisme seremonial patriotisme tanpa kesadaran. Ia melahirkan warga yang patuh tapi tidak berdaya, bangga tapi tidak tahu mengapa. Sementara mereka yang berani bersuara dianggap ancaman bagi stabilitas, sebagaimana dulu di masa Orde Baru.
Peringatan Bagi Sejarah dan Generasi
Memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto berarti menghapus batas moral bangsa. Artinya, negara rela menukar kebenaran dengan stabilitas semu, keadilan dengan nostalgia kekuasaan. Jika Soeharto bisa disebut pahlawan, maka siapa lagi yang akan dimuliakan berikutnya? Apakah koruptor masa kini akan kita kenang sebagai “penyelamat ekonomi”? Apakah pelaku pelanggaran HAM akan diingat sebagai “pembela bangsa”?
Bangsa ini tidak kekurangan pahlawan sejati dari petani yang melawan perampasan tanah, jurnalis yang menulis kebenaran di bawah ancaman, hingga mahasiswa yang menolak tunduk pada kekuasaan. Merekalah yang layak disebut pahlawan, bukan diktator yang membungkam rakyat dan menjarah negeri.
Tegakkan Kebenaran, Lawan Glorifikasi Diktator
Kita tidak akan diam, kebenaran tidak bisa dikubur di bawah gelar kehormatan, Partai Hijau Indonesia bersama seluruh elemen rakyat menyerukan, Tolak Soeharto Jadi Pahlawan! Buka kembali kasus pelanggaran HAM masa Orde Baru! Hentikan militerisasi birokrasi dan oligarki ekonomi!
Soeharto bukan pahlawan. Ia adalah pengingat bahwa kekuasaan tanpa moral akan selalu mencari cara untuk membenarkan dirinya. Tugas kita adalah memastikan sejarah tidak dikhianati bahwa generasi baru Indonesia tumbuh dengan kesadaran, bukan dengan kebohongan. Untuk Bumi, Untuk Rakyat, Untuk Kebenaran Sejarah.
#SoehartoBukanPahlawan #TolakSoehartoJadiPahlawan #ReformasiBelumUsai #DemokrasiHijau
Tim Editorial Kabar PHI
- Roy Abrari
- Rika
- Erwin
