Yogyakarta – Partai Hijau Indonesia (PHI) menggagas kembali model pengorganisasian partai berbasis koperasi sebagai praktik nyata demokrasi ekonomi dan pendidikan. Gagasan ini mengemuka dalam diskusi internal yang berlangsung Sabtu (15/11/2025), menghadirkan Ketua Umum PHI Roy Murtadho bersama kader PHI Provinsi DIY.
Dalam pertemuan tersebut, Roy Murtadho mengungkapkan bahwa sejak awal kelahirannya, PHI pernah dirancang sebagai partai politik yang mengorganisir diri dalam bentuk koperasi . Gagasan ini dinilai relevan untuk dihidupkan kembali di tengah tantangan membangun partai alternatif di Indonesia.
Salah satu kader PHI DIY yang hadir dalam diskusi menyampaikan bahwa pengalaman praksis pengorganisasian melalui Koperasi Edukarya Negeri Lestari (KEN8) sejak 2014 menjadi bukti bahwa pendidikan, ekonomi, dan politik tidak dapat dipisahkan . Ketiganya harus diorganisasi secara simultan untuk melahirkan demokrasi yang kokoh.
Kritik terhadap Demokrasi Elektoral dan Kultur NGO
PHI menilai demokrasi di Indonesia selama ini tereduksi menjadi sekadar aktivitas elektoral. Sementara ekonomi direduksi menjadi kompetisi pasar, dan pendidikan terpisah dari konteks sosial rakyat . Situasi ini dinilai sebagai dampak panjang depolitisasi era Orde Baru.
Di sisi lain, banyak aktivis yang terlibat dalam PHI berasal dari latar NGO. Pola kerja NGO dinilai seringkali memposisikan masyarakat sebagai objek pendampingan, bukan subjek setara . PHI menegaskan perlunya membangun kultur organisasi politik yang benar-benar “dari, oleh, dan untuk rakyat,” tanpa kompromi nilai demi kontestasi elektoral semata.
Koperasi sebagai Ruang Latihan Politik Rakyat
PHI menempatkan koperasi sebagai metode utama pengorganisasian. Koperasi dinilai selaras dengan ideologi ekosialisme yang dianut PHI, yakni transformasi ekonomi, sosial, dan ekologis secara radikal.
Dalam koperasi, relasi kuasa ditata ulang menjadi kesetaraan. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, keputusan diambil berdasarkan manfaat bersama, serta menjadi ruang belajar demokrasi sehari-hari.
“Dengan bekerja melalui koperasi, PHI dapat menghindari pola pendamping–didampingi ala NGO, dan menggantinya dengan kerja kolektif sebagai warga setara,” demikian salah satu poin dalam catatan diskusi tersebut.
Model KEN8 dan Sekolah Koperasi WIKIKOPI
Sebagai praktik konkret, Koperasi Edukarya Negeri Lestari (KEN8) telah mengembangkan model koperasi kepakaran yang mengintegrasikan pendidikan dan ekonomi. Salah satu unitnya, Sekolah Koperasi WIKIKOPI, menyelenggarakan pendidikan bagi usia dewasa melalui program residensi, inkubasi koperasi, hingga pelatihan manajer koperasi. Selain itu, inisiasi pendidikan usia sekolah juga dilakukan melalui jalur PKBM sebagai bagian dari pendidikan pembebasan. Model ini dinilai dapat menjadi embrio federasi pendidikan berbasis koperasi lintas komunitas.
Strategi Pengorganisasian: Dari Anggota hingga Konfederasi
Secara strategis, PHI mendorong setiap anggotanya terlibat aktif dalam berbagai jenis koperasi: koperasi konsumen, simpan-pinjam, pekerja, produsen, hingga koperasi pendidikan. Dengan demikian, aspirasi politik rakyat tumbuh dari pengalaman ekonomi kolektif sehari-hari.
Dalam jangka panjang, koperasi-koperasi tersebut dapat membentuk federasi dan konfederasi. Struktur konfederasi inilah yang diproyeksikan menjadi bentuk organisasi politik PHI.
“PHI lahir bukan sekadar dari pendaftaran formal, tetapi dari praksis kesadaran kolektif ekonomi dan pendidikan yang terlembaga,” demikian ditegaskan dalam dokumen tersebut .
Menuju Partai Mandiri dan Dimiliki Rakyat
Melalui model ini, PHI menargetkan lahir sebagai partai yang mandiri secara ekonomi, dimiliki rakyat, menghindari bias relasi kuasa, serta dikelola secara demokratis dengan prinsip satu orang satu suara.
Gagasan ini sekaligus menjadi tawaran alternatif di tengah krisis kepercayaan publik terhadap partai politik yang dinilai elitis dan bergantung pada oligarki pendanaan.
Dengan menghidupkan kembali koperasi sebagai basis pengorganisasian, PHI berupaya menghadirkan model baru partai pelopor yang berakar pada demokrasi ekonomi dan pendidikan rakyat.
Penulis: Tauhid Aminulloh
Editor: Everdeen
