Jakarta, kabarphi.com – Bidang Pemenangan Elektoral Partai Hijau Indonesia (PHI) menggelar seri perdana Bincang Politik Elektoral (BANPOLEK) bertajuk “Tahun Pemilu & Pilkada Dipisah: Apa Dampaknya bagi Rakyat?” pada Jumat, 1 Agustus 2025. Diskusi ini menghadirkan Haykal dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai narasumber, dengan Yoga Susatyo (PHI) sebagai moderator.
Topik diskusi ini berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2025, yang secara fundamental mengubah tata penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. MK memutuskan bahwa mulai 2029, pemilu akan dipisahkan dalam dua tahap, Tahap pertama (Nasional) Pemilihan anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan Tahap kedua (Daerah): Setelah jeda 2,5 tahun, dilanjutkan dengan pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Dalam paparannya, Haykal menjelaskan bahwa MK mengabulkan gugatan tersebut dengan lima pertimbangan utama. Salah satunya adalah tumpang tindih tahapan pemilu yang selama ini mengikis kualitas demokrasi dan melemahkan pelembagaan partai politik. “Penyelenggaraan pemilu serentak membuat partai-partai kesulitan menyiapkan kader. Akibatnya, yang muncul bukan kader ideologis, tapi kader pragmatis yang ditentukan oleh popularitas dan modal finansial,” ungkap Haykal.
Ia juga menyoroti beban berat bagi pemilih, yang dihadapkan pada terlalu banyak calon dalam waktu singkat. Hal itu membuat angka partisipasi menurun dan suara tidak sah meningkat. Selain itu, isu-isu lokal sering kali tenggelam oleh isu nasional, sehingga kualitas representasi daerah ikut menurun.
Sebagai solusi, Perludem mendorong perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menuju sistem campuran, serta menekankan pentingnya pemisahan tahapan pemilu agar tidak semua tingkatan diselenggarakan dalam satu waktu. Tindak lanjut putusan MK, kata Haykal, juga menuntut segera dilakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada dengan metode kodifikasi, termasuk penataan masa jabatan transisi DPRD hasil Pemilu 2029 dan kepala daerah hasil Pilkada 2024.
“Perumusan masa transisi ini sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Ini semacam constitutional engineering yang butuh kehati-hatian,” jelasnya.
Menanggapi pertanyaan peserta, Haykal menegaskan bahwa efisiensi penyelenggaraan tidak bisa diukur hanya dari model pemilu. “Beban negara dengan pemisahan pemilu tidak jauh berbeda. Yang penting adalah bagaimana tahapan dikelola, misalnya proses pencocokan dan penelitian data pemilih bisa melibatkan RT/RW tanpa harus selalu door to door,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa e-voting bukan solusi murah. Berdasarkan riset Perludem, sistem itu justru berisiko tinggi dan mahal karena aspek keamanan data dan pengadaan perangkat elektronik.
Dalam sesi diskusi, Erwin Febrian Syuhada dari PHI menyoroti kemungkinan bahwa pemisahan pemilu justru bisa dimanfaatkan oleh elit oligarki untuk mengonsolidasikan kontrol di daerah. Menjawab hal itu, Haykal menilai bahwa bagi partai alternatif seperti PHI, pemisahan ini justru memberi ruang baru.
“Dengan jeda waktu 2,5 tahun, partai seperti PHI bisa membagi fokus antara nasional dan lokal. Ini juga memberi kesempatan untuk mengevaluasi kader secara berkala dan membangun pendidikan politik berkelanjutan,” jelasnya.
Perludem juga mengadvokasi agar ambang batas keanggotaan partai disesuaikan dengan “harga suara terendah di DPR”, bukan lagi 1/1000 dari jumlah penduduk. Selain itu, partai tidak harus berkompetisi secara nasional, melainkan bisa fokus di daerah dengan basis yang kuat.
Peserta lain, Decmonth, mempertanyakan kepatuhan lembaga negara terhadap putusan MK dan kesiapan revisi UU Pemilu. Haykal mengakui, hingga saat ini belum ada langkah konkret dari DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti putusan tersebut. “Ketika putusan dikeluarkan Juni 2025, banyak kontroversi. Saat Perludem merilis kajian, kami konfirmasi bahwa proses pembentukan UU Pemilu belum juga dimulai,” ujarnya.
Moderator Yoga Susatyo menutup diskusi dengan catatan penting: “Efisiensi tidak bisa menjadi alasan untuk mengorbankan kualitas demokrasi. Pemerintah justru punya tanggung jawab memastikan rakyat punya ruang menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintahnya.”
Ia menegaskan, bagi Partai Hijau Indonesia, pemisahan pemilu ini menjadi momentum penting untuk memperkuat politik akar rumput. “PHI mungkin belum mengguncang istana, tapi di ruang lokal kita bisa jadi suara yang sebelumnya tak terdengar,” pungkasnya. (Sek/Oss)
